Salah satu putusan MPR yang perlu disosialisasikan adala UUD RI 1945 yang telah diubah dalam satu rangkaian dengan empat tahapan perubahan yang dilakukan dalam empat kali sidang MPR yaitu Sidang Umum MPR tahun 1999,sidang Tahunan MPR tahun 2000,2001,dan 2002. Hasil perubahan tersebut berupa perubahan pertama,perubahan kedua,perubahan ketiga dan perubahan keempat UUD RI 1945.
Perubahan Ketiga UUD RI 1945rnSetelah menelaah,dan mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh hal-ha yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat,bangsa dan negara,serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan pasal 37 UUD tahun 1945. MPR mengubah dan/atau menambah pasal 1 ayat (2) s/d Pasal 24C Ayat (1),(2),(3),(4),dan (5) dan (6)
Penerbitan buku Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Republik IndonesiarnPanduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan urutan bab,pasal,dan ayat serta ketetapan dan keputusan MPR merupakan upaya strategi dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat tentang Undang-…
Negara Indonesia adalah negara yang besar.Sejak awal berdirinya negara kesatuan republik indonesia,para pendiri negar menyadari bahwa bangsa indonesia merupakan bangsa yang majemuk,karena berbagai macam suku bangsa,adat istiadat,budaya,bahasa daerah,serta agama yang berbeda-beda.
Undang - Undang HAM RI no. 39 thn 1999rnDilengkapi dengan :rnUndang - Undang RI Nomor 26 Tahun 2000rnUndang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1998rnUndang - Undang RI Nomor 9 Tahun 1998rnUndang - Undang RI Nomor 9 Tahun 1998rnUndang - Undang RI Nomor 181 Tahun 1998rnUndang - Undang RI Nomor 1 Tahun 1999
Himpunan Ketetapan - Ketetapan MPR 1983rndisertai :rnKetetapan MPR Nomor II/MPR/1973rnKetetapan MPR Nomor II/MPR/1978
Pengadaan Jasa Konsultasi Dan Jasa Lainya Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahrnDilampirkan dengan :rn-Perencanaan Umum Pengadaan Jasa rn-Tata Cara Pemilihan Penyediaan Jasa Konsultasi Berbentuk Badan UsaharnTata Cara Pemilihan Penyediaan Jasa Konsultasi Berbentuk Perorangan rn-Tata cara penyedia Jasa Lainnyarn-Tata Cara Pemilihan Swakelola
Undang - Undang Partai Politik Dan Pemilu 2004
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 155 peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah,Menteri dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Daerah
Susunan dalam satu naskah dari UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama,perubahan kedua,perubahan ketiga dan perubahan keempat