Over the past two decades our society's concern for the unbiased treatment of the individual in the work place, and each person's right to safe and healthy working conditions has expressed itself in a seeming minefield of statutes, amendments, courtdecisions, and agency regulations in which professionals in personnel and human resources management must daily operate. Actions by certain firms in…
Buku ini ditulis dalam rangka buku seri perpajakan untuk menguraikan menyebarluaskan dan membahas BBea Materai dari segi akademis maupun praktis, yang terutama sangat diperlukan oleh paramahasiswa dan mereka yang mempelajari dan menjadikan perpajakan sebagai bidang profesinya. Dicoba membahas Bea Meterai dalam rangka Tax Reform, dari berbagai segi, antara lain dari segi falsafah dari segi sosia…
Setelah sekian lama UU 1945 mengiringi Kehidupan bangsa Indonesia akhirnya negara Indonesia melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan perubahan ( amandemen ) terhadap Undang-undang Dasar 1945. Hingga tahun 2005 ini amandemen telah dilaksanakan dan disahkan hasilnya pada tanggal 19 Oktober 1999, sedangkan Amandemen kedua dilaksanakan dan disahkan hasilnya pada tanggal 18 Agustus 2000.
Tulisan ini diangkat dari disertasi penilis yang di ajukan dalam Sidang Promosi untuk memperolrh gelar DOKTOR dalam ilmu Hukum pada Universitas Padjajaran di Bandung pada tanggal 22 Juli 1978. Disrtai ini ditulis ketika penulis mendapat kesempatan untuk belajar di luar negeri, yaitu Rijksunivrsitet Leiden, Faculteitder Rechtsgeleerdheid. Sebagai orang indonesia yang 'secara kebetulan' mempuny…
Pemerintahan Diktator Atatupun Otoriter Di belahan dunia manapun selalu menggunakan institusi militer sebagai alat memperoleh , memperbesar sekaligus melindungi kekuasaan. Untuk itu, militer diberi hak -hak istimewa untuk menjalani fungsi termaksud bidang hukum dan peradilan. Kepada Prajurit karena pertmbangan tugas fungsionalnya disediakan peradilan khusus yang dikenal dengan peradilan militer…
Salah satu faktor utama dan sangat berpengaruh ialah perlunya menempatkan kembalis emua Lembaga-lembaga Tertinggi dan Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada kedudukan dan fungsintya masing-masing sesuaid engan jiwa Undang-Undang dasar 1945. Untuk itu Majelis Permusyawaratan Rakyatlah yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penempatan semua lembaga-lembaga Tinggi Negara pada kedudukannya masing-…
Naskah buku ini semula adalah sebuah disertai yang telah berhasil dipertahankan di Universitas padjadjaran dengan juduld asli Beberapa Segi Hukum Internasional masalah ganti rugui Pencemaran Minyak akibat kecelakaan kapal di Laut . Sesuai dengan judul asli tersebut di atas maka yang mendapat pembahasan di dalam buku ini adalah berbagai segi saja dari permasalahan hukum internasional yang menya…